Bank Indonesia (BI) memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang, perbankan, dan perekonomian tetap terjaga meski suku bunga acuan dinaikkan 100 basis poin menjadi 5,75% selama dua bulan berturut-turut.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah membuka kembali window lelang instrumen repurchase agreement (repo) untuk tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan. Kebijakan itu ditujukan untuk menambah likuiditas bagi perbankan yang membutuhkan dana melalui penawaran aset sekuritas sebagai jaminan.

Skema Repo dan Ajakan BI

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bank dengan aset sekuritas seperti Surat Berharga Negara (SBN) atau SRBI dapat datang ke BI untuk menambah likuiditas lewat repo bertenor 3, 6, 9, dan 12 bulan.

Ihram.co.id — “Sehingga untuk meyakinkan, silakan bank dengan aset sekuritas yang ada, apakah SBN, SRBI datang ke BI untuk kami tambah likuiditasnya melalui repo bertenor 3,6,9,12 bulan. Dengan ini kami pastikan likuiditas akan kami pastikan lebih dari cukup, silakan datang ke BI,”

Respons Industri Perbankan

Myrdal Gunarto, Chief Economist BTN, menilai kenaikan BI Rate ke 5,75% meningkatkan biaya dana perbankan dan memperketat likuiditas industri. Dia mengatakan bank dengan struktur pendanaan murah akan lebih diuntungkan.

“Untuk bank-bank yang memiliki cost of fund rendah tentu perkembangan ini justru menggembirakan karena daya saing bisnis mereka jadi lebih menarik,”

Myrdal menambahkan efektivitas repo terbatas jika arus dana dari luar negeri masih tertahan dan aktivitas ekonomi domestik belum kuat mendorong perputaran uang. Menurutnya perbaikan likuiditas membutuhkan masuknya investasi langsung (FDI) dan aktivitas ekonomi riil, bukan hanya aliran dana melalui instrumen keuangan.

Langkah BI Lainnya

BI juga melakukan pembelian SBN sepanjang 2026 hingga 17 Juni sebesar Rp156,98 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp76,62 triliun. Langkah ini dikatakan membantu menjaga pertumbuhan uang primer (M0) tetap tinggi.

Uang primer pada Mei 2026 tumbuh 14,8% (yoy), lebih tinggi dari April yang tercatat 14,1% (yoy). Sementara uang beredar dalam arti luas (M2) pada April 2026 tumbuh 9,2% (yoy), melanjutkan pertumbuhan 9,7% pada bulan sebelumnya.

Insentif Makroprudensial

BI terus memberi kebijakan makroprudensial longgar melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong kredit ke sektor prioritas. Hingga minggu pertama Juni 2026, total insentif KLM yang diperoleh bank tercatat sebesar Rp418,1 triliun.

Alokasi KLM terdiri dari lending channel sebesar Rp355,6 triliun dan interest rate channel sebesar Rp62,5 triliun. Berdasarkan kelompok bank, penyaluran KLM tercatat kepada bank BUMN Rp209,6 triliun, BUSN Rp169,9 triliun, BPD Rp30,8 triliun, dan KCBA Rp7,8 triliun.

Secara sektoral, KLM disalurkan ke sektor pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, properti dan perumahan, serta UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan.

Catatan Ekonom

Josua Pardede, Chief Economist Bank Permata, menyambut langkah BI yang tetap melonggarkan kebijakan makroprudensial di tengah kenaikan suku bunga. Menurutnya insentif likuiditas sebesar Rp418,1 triliun menjadi penyeimbang agar kenaikan BI Rate tidak terlalu menekan kredit sektor prioritas.

“Insentif sebaiknya diprioritaskan untuk sektor yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekspor, mengurangi impor, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendukung UMKM yang sehat. Jika insentif likuiditas terlalu longgar tanpa seleksi risiko yang baik, bank bisa terdorong mengejar pertumbuhan kredit secara kuantitas, bukan kualitas,”

BI menyatakan akan terus memperkuat implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif melalui penguatan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), KLM, dan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN). Koordinasi dengan pemerintah dan KSSK diintensifkan untuk memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit yang berkualitas.