Ihram.co.id — Pemerintah Iran resmi membentuk Dewan Kepemimpinan Sementara menyusul wafatnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran, Sabtu (28/2/2026). Di antara tiga nama yang mengisi kursi transisi tersebut, sosok Ayatollah Alireza Arafi muncul sebagai figur sentral yang merepresentasikan otoritas keagamaan dan birokrasi institusi dalam menjaga stabilitas negara.

Sesuai dengan Pasal 111 Konstitusi Iran, dewan ini akan menjalankan fungsi dan kewenangan Pemimpin Tertinggi hingga Majelis Ahli (Assembly of Experts) menetapkan pengganti tetap. Iran kini telah menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari sebagai penghormatan atas wafatnya Khamenei.

Komposisi Dewan Kepemimpinan Sementara

Dewan Kepemimpinan Sementara ini terdiri atas tiga pejabat tinggi yang secara kolektif memegang kendali negara selama masa transisi. Penunjukan ini dikonfirmasi oleh Dewan Kebijaksanaan dan diumumkan oleh juru bicara dewan, Mohsen Dehnavi, pada Minggu (1/3/2026).

Tiga tokoh yang mengisi dewan tersebut adalah:

  • Masoud Pezeshkian: Presiden Republik Islam Iran yang terpilih dalam pemilu 2024.
  • Gholam-Hossein Mohseni-Ejei: Kepala Kehakiman Iran (Chief Justice).
  • Ayatollah Alireza Arafi: Ulama senior yang bertindak sebagai ahli hukum (jurist member) mewakili unsur Dewan Garda (Guardian Council).

Pembentukan mekanisme ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan pemerintahan dan mengisi kekosongan kekuasaan secara konstitusional hingga pemimpin tertinggi permanen terpilih.

Rekam Jejak Teknokrat Keagamaan

Ayatollah Alireza Arafi, yang lahir pada 1959 di Meybod, Provinsi Yazd, dikenal lebih sebagai seorang organisator, akademisi, dan administrator institusi ketimbang orator politik. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga ulama dan menempuh pendidikan di Qom, pusat studi Islam Syiah di Iran.

Di bawah bimbingan para ulama senior, Arafi mencapai derajat Mujtahid. Gelar ini merupakan tingkat tertinggi dalam hierarki keilmuan Islam Syiah yang memberinya wewenang untuk mengeluarkan fatwa secara independen. Karakteristiknya sebagai “teknokrat keagamaan” menjadikannya figur yang dipercaya oleh elite Iran untuk menjaga stabilitas birokrasi di tengah guncangan geopolitik.

Manajemen Institusi dan Diplomasi Global

Karier kelembagaan Arafi tercatat konsisten pada sektor pendidikan dan manajemen keagamaan. Ia dipercaya memimpin sistem seminari nasional Iran sejak tahun 2016, sebuah posisi yang memberinya otoritas besar dalam mengatur kurikulum dan arah ideologis ribuan pusat pendidikan Islam.

Antara tahun 2008 hingga 2018, Arafi menjabat sebagai pimpinan Universitas Internasional Al-Mustafa di Qom. Lembaga ini berfungsi sebagai pusat pendidikan bagi ulama internasional dengan mahasiswa yang berasal dari puluhan negara. Arafi pernah menyatakan bahwa jaringan institusi tersebut memiliki misi global dalam penyebaran ajaran Syiah, yang menempatkan dirinya sebagai aktor penting dalam diplomasi keagamaan Iran.

Selain peran administratif, Arafi juga aktif dalam fungsi religius sebagai Imam salat Jumat di Meybod dan Qom sejak tahun 2015. Pengalaman ini memperkuat posisinya di jantung kekuasaan keagamaan Iran.

Posisi dalam Struktur Kekuasaan dan Pandangan Politik

Kedekatan Arafi dengan struktur kekuasaan bentukan Khamenei terlihat dari sejumlah posisi strategis yang diembannya. Ia diangkat menjadi anggota Dewan Garda pada 2019 dan terpilih masuk ke dalam Majelis Ahli pada pemilihan sela tahun 2021 setelah sempat gagal pada pemilu 2016.

Pada pemilu Maret 2024, Arafi tercatat sebagai peraih suara terbanyak di Teheran dan kemudian terpilih sebagai wakil ketua kedua Majelis Ahli. Posisi ini menempatkannya secara langsung dalam proses suksesi kepemimpinan nasional.

Terkait pandangan politik luar negeri, Arafi dikenal memiliki sikap keras terhadap Amerika Serikat. Dalam sebuah pidato tahun lalu, ia menyebut Amerika Serikat sebagai pusat pelanggaran hak asasi manusia.

“Amerika akan membawa keinginannya agar Iran menghentikan produksi peralatan militer sampai ke liang kubur,” tegas Arafi dalam pernyataan resminya.

Hingga saat ini, perhatian komunitas internasional tertuju pada Majelis Ahli yang diharapkan dapat memilih pemimpin tertinggi permanen dalam waktu dekat, sementara Arafi bersama anggota dewan lainnya menjalankan fungsi transisi kepemimpinan di Teheran.