Ihram.co.id — Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi meluncurkan “Dewan Perdamaian” (Board of Peace/BoP) dalam sebuah seremoni di sela-sela World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026).

Organisasi baru ini, yang diproyeksikan sebagai alternatif potensial bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dikritik oleh beberapa pihak sebagai “klub bayar-untuk-bermain” yang didominasi Trump.

Pembentukan Dewan Perdamaian ini merupakan kelanjutan dari “Rencana Komprehensif Mengakhiri Konflik Gaza” yang diusulkan Trump pada September 2025.

Awalnya, dewan ini dirancang sebagai badan transisi untuk mengawasi rekonstruksi dan administrasi Gaza pasca-konflik.

Namun, cakupannya kini meluas, mengklaim otoritas untuk “mempromosikan stabilitas, memulihkan tata kelola yang dapat diandalkan dan sesuai hukum, serta mengamankan perdamaian abadi di wilayah yang terkena atau terancam konflik.”

Trump Mengkritik PBB

Trump sendiri mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap PBB, menyatakan bahwa organisasi global tersebut “tidak pernah membantu saya” dan mengisyaratkan bahwa Dewan Perdamaian “mungkin” akan menggantikannya.

Pernyataan ini muncul di tengah keraguan Trump terhadap efektivitas PBB dalam menangani krisis global.

Ia mengklaim bahwa Dewan Perdamaian akan menjadi salah satu badan paling penting yang pernah diciptakan dalam sejarah dunia.

“Kita memadamkan semua api itu. Kebanyakan orang tidak tahu, termasuk saya, bahwa beberapa dari perang itu sedang berlangsung,” ujar Trump, merujuk pada klaimnya yang telah mengakhiri delapan konflik.

Piagam Dewan Perdamaian, yang ditandatangani oleh Trump dan para pemimpin dari lebih dari 20 negara lainnya, menempatkan Trump sebagai ketua seumur hidup.

Keputusan mengenai keanggotaan, termasuk kursi permanen yang ditawarkan dengan biaya investasi sebesar 1 miliar dolar AS, sepenuhnya berada di tangan Trump.

Hal ini memicu kekhawatiran bahwa dewan tersebut akan menjadi alat kekuasaan Trump, di mana ia memiliki hak veto yang hampir tak terbatas, mirip dengan Dewan Keamanan PBB namun dengan kekuasaan yang lebih terpusat.

Dukungan dan Kritik

Sejumlah negara telah menyatakan dukungan dan menerima undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, termasuk negara-negara dari Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, Mesir, dan Bahrain, serta negara-negara lain seperti Indonesia, Pakistan, Turki, Hungaria, Argentina, dan Kazakhstan.

Namun, negara-negara Eropa dilaporkan menolak undangan tersebut, sementara India memilih abstain dalam penandatanganan piagam.

Para kritikus, seperti yang dilaporkan oleh The Guardian, menggambarkannya sebagai “klub Trump-sentris yang mengutamakan bayaran”.

Mereka berpendapat bahwa struktur dewan tersebut sangat berbeda dari proposal awal yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang mendukung rencana Gaza Trump sebelumnya, pada dasarnya memberikan dukungan PBB untuk gencatan senjata yang dinegosiasikan Trump.

Namun, draf piagam Dewan Perdamaian yang beredar tidak menyebutkan Piagam PBB atau resolusi Dewan Keamanan yang mendasarinya, dan justru diawali dengan kritik terhadap lembaga perdamaian yang ada.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan dan independensi dewan tersebut.

Fokus Awal pada Gaza

Meskipun cakupannya meluas, fokus awal Dewan Perdamaian adalah implementasi “Rencana Komprehensif Mengakhiri Konflik Gaza”.

Rencana 20 poin ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, dan memajukan perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina.

Dewan ini diharapkan memainkan peran penting dalam mengawasi pelaksanaan rencana tersebut, memobilisasi sumber daya internasional, dan memastikan akuntabilitas selama transisi Gaza dari konflik menuju perdamaian dan pembangunan.

Dalam acara tersebut, menantu Trump, Jared Kushner, mempresentasikan rencana masa depan untuk Gaza, yang menggambarkan visinya tentang wilayah tersebut menjadi “tujuan” dengan banyak industri dan kemakmuran.

Kushner menekankan bahwa “Kami tidak punya rencana B. Kami punya rencana. Kami menandatangani perjanjian.

Kita semua berkomitmen untuk membuat perjanjian itu berhasil.” Trump sendiri menggambarkan Gaza sebagai “properti yang indah,” menunjukkan ketertarikannya pada aspek real estat di balik negosiasi perdamaian.

Potensi Rivalitas dengan PBB

Pembentukan Dewan Perdamaian ini menimbulkan pertanyaan signifikan tentang posisinya di samping atau bahkan sebagai pengganti PBB, khususnya Dewan Keamanan PBB.

Para analis mencatat bahwa dengan Trump sebagai ketua seumur hidup dan kekuasaan veto yang terkonsentrasi, Dewan Perdamaian berpotensi menjadi entitas yang sangat berbeda dari lembaga multilateral tradisional.

Keberhasilan dan legitimasi jangka panjang dewan ini akan sangat bergantung pada bagaimana ia menyeimbangkan ambisi Trump dengan kebutuhan akan kerjasama internasional yang inklusif dan adil.

Di sela-sela peluncuran Dewan Perdamaian, Trump juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk membahas negosiasi gencatan senjata di Ukraina yang masih menemui jalan buntu.

Kehadiran Rusia dan Ukraina dalam Dewan Perdamaian juga telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan sekutu AS, terutama di Kyiv.