Ihram.co.id — Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar demonstrasi di depan Kantor perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Menara Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2026). Aksi ini difokuskan untuk menolak masuknya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian Gaza atau board of peace.

Presiden KSPI Said Iqbal mengonfirmasi bahwa unjuk rasa tersebut akan diikuti oleh sekitar 200 orang buruh. Demonstrasi rencananya dimulai pada pukul 09.30 WIB dengan kehadiran langsung Said Iqbal di lokasi aksi.

Tiga Tuntutan Utama Massa Buruh

Terdapat tiga tuntutan yang akan disampaikan dalam demonstrasi tersebut. Poin pertama adalah mendukung penguatan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian di muka bumi.

Tuntutan kedua secara spesifik menolak keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza. Said Iqbal menegaskan poin terakhir dalam aksi ini berkaitan dengan dukungan penuh terhadap kedaulatan wilayah di Timur Tengah.

“Ketiga, mendukung kemerdekaan Palestina tanpa campur tangan Israel,” kata Iqbal saat dikonfirmasi pada Kamis (29/1/2026).

Latar Belakang Pembentukan Dewan Perdamaian

Indonesia sebelumnya telah resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kementerian Luar Negeri menyatakan Indonesia bersama sejumlah negara di kawasan Timur Tengah menyambut baik undangan keanggotaan tersebut.

Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri melalui media sosial X pada Kamis (22/1/2026), sejumlah negara yang bergabung antara lain Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara tersebut akan menandatangani dokumen keanggotaan sesuai prosedur hukum masing-masing.

Para menteri dari negara-negara tersebut menyatakan dukungan terhadap misi Dewan Perdamaian yang tercantum dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza. Misi ini juga didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.

Struktur dan Ketentuan Keanggotaan

Dewan Perdamaian merupakan organisasi internasional yang diinisiasi pemerintahan Donald Trump untuk menyelesaikan konflik global. Peran dewan ini tidak terbatas pada wilayah Palestina, tetapi juga mencakup kawasan konflik lainnya di seluruh dunia.

Dewan eksekutif organisasi ini dipimpin langsung oleh Donald Trump dan beranggotakan sejumlah tokoh penting dunia. Terdapat ketentuan finansial bagi negara yang ingin menjadi anggota tetap organisasi tersebut.

Anggota tetap Dewan Perdamaian diwajibkan membayar iuran sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 16,7 triliun. Bagi negara yang bergabung tanpa membayar iuran tersebut, status keanggotaan hanya berlaku selama tiga tahun.

Informasi mengenai rencana unjuk rasa dan pernyataan sikap buruh tersebut dihimpun berdasarkan keterangan resmi Presiden KSPI Said Iqbal dan pengumuman Kementerian Luar Negeri RI.