Ihram.co.id — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan peran aktifnya dalam upaya pencegahan kebocoran anggaran negara. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara atas kontribusinya dalam memastikan kepatuhan dan transparansi.

Peran Polri dalam Pencegahan Kebocoran Anggaran

Jenderal Sigit menyatakan, “Polri juga berperan aktif dalam mencegah kebocoran anggaran negara melalui Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dengan melakukan pendampingan terhadap kegiatan verifikasi lapangan guna memastikan kepatuhan dan transparansi.” Pernyataan ini disampaikan dalam rilis akhir tahun 2025 di Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (30/12/2025).

Dalam implementasinya, Polri bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai berhasil mengungkap dugaan pelanggaran ekspor produk kelapa sawit. Kasus ini melibatkan 87 kontainer dengan perkiraan berat 1,8 ribu ton dan nilai mencapai sekitar Rp 28,79 miliar.

“Upaya ini menunjukkan komitmen Polri dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang bersih dan akuntabel,” tegas Jenderal Sigit.

Pengawasan dan Pengawalan Keuangan Negara

Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan peran strategis Polri dalam aspek pengawasan penerimaan negara. “Polri juga menjalankan peran strategis dalam pencegahan kebocoran keuangan negara melalui pengawasan terhadap penerimaan negara, pencegahan penyimpangan keuangan, serta pengawalan penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan akuntabel,” ujarnya.

Upaya-upaya ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Pemulihan Sosial dan Ekonomi Buruh

Di sisi lain, melalui Desk Ketenagakerjaan, Polri juga aktif dalam pemulihan sosial dan ekonomi bagi para buruh. Berbagai kegiatan penyelesaian sengketa industrial telah dilaksanakan, bekerja sama dengan kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, dan serikat buruh.

Polri juga turut berperan menyalurkan buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) agar dapat memperoleh pekerjaan kembali. “Pada 12 Juni 2025, telah dilakukan pemberangkatan tenaga kerja sebanyak 700 buruh, dan pada 25 Juli 2025 kembali diberangkatkan 1.575 buruh untuk mendapatkan pekerjaan baru, sebagai upaya nyata dalam membantu peningkatan kesejahteraan masa depan buruh,” ungkap Jenderal Sigit.