Jakarta — Kementerian Pertanian mengumpulkan penyedia bibit perkebunan dari seluruh daerah untuk mempercepat program pengembangan perkebunan nasional seluas 870 ribu hektare.

Program yang mendapat arahan langsung Presiden itu mencakup komoditas strategis seperti kopi, kakao, tebu, kelapa, mete, pala, dan lada. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 9,95 triliun.

“Hari ini kami kumpulkan seluruh penyedia pembibitan perkebunan seluruh Indonesia yang targetnya total adalah 870 ribu hektare seluruh Indonesia. Komoditasnya kopi, kakao, tebu, kelapa, mente, pala, dan lada,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kantor Kementan Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).

Kementan menyebut program ini sebagai salah satu pengembangan perkebunan terbesar yang pernah dijalankan pemerintah. Untuk menjamin pelaksanaan sesuai aturan, kementerian menggandeng berbagai unsur pengawasan dan penegak hukum.

Dalam pertemuan tersebut hadir unsur Satuan Tugas, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami minta ini dikawal bersama karena ini adalah masa depan anak cucu kita. Satu kali tanam, seperti kelapa, bisa panen sampai 30 sampai 60 tahun,” kata Amran.

Fokus Pada Kualitas Bibit

Amran menegaskan kualitas bibit menjadi faktor krusial. Kesalahan pada tahap pembibitan, menurut dia, berpotensi berdampak jangka panjang terhadap produktivitas perkebunan.

“Kalau salah di pembibitan, akan salah 30 tahun. Salah di pembibitan, akan salah 60 tahun. Jadi pembibitan itu tidak boleh salah,” tegasnya.

Pemerintah berharap program ini tak hanya meningkatkan produksi komoditas perkebunan, tetapi juga mendorong kesejahteraan petani. Amran memperkirakan sebagian besar tanaman yang dikembangkan akan mulai berproduksi dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

“Insyaallah tiga sampai empat tahun ke depan sudah panen. Ini akan sangat luar biasa untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Komoditas Dengan Potensi Tinggi

Amran mencontohkan kopi sebagai salah satu komoditas dengan potensi peningkatan produksi signifikan jika program berjalan sesuai target.

“Bayangkan kalau kopi produksinya dua ton per hektare. Dengan tambahan ratusan ribu hektare, peningkatannya tentu sangat tinggi,” kata Amran.

KPK disebutkan akan berperan dalam memberikan arahan pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Koordinasi juga dilakukan dengan kepolisian dan kejaksaan untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

Amran menyebut pengembangan 870 ribu hektare itu dapat menjadi motor peningkatan produksi komoditas ekspor sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen utama komoditas perkebunan dunia, khususnya kelapa.