Ihram.co.id — Kementerian Sosial (Kemensos) telah memulai penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk tahap pertama tahun anggaran 2026.

Penyaluran tahap awal yang mencakup periode Januari hingga Maret 2026 ini diprediksi mulai disalurkan secara bertahap sejak minggu ketiga Januari hingga akhir Februari atau Maret 2026, dengan prioritas bagi pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bank Himbara.

Masyarakat penerima manfaat diimbau untuk memverifikasi status kepesertaan dan jadwal pencairan secara mandiri menggunakan perangkat seluler. Pengecekan dapat dilakukan melalui situs web resmi Kemensos atau aplikasi “Cek Bansos” yang tersedia untuk ponsel pintar.

Jadwal dan Mekanisme Pencairan Bansos PKH-BPNT 2026

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial yang signifikan, mencapai Rp508,2 triliun untuk tahun 2026, menegaskan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk bansos PKH dan BPNT, penyaluran dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun, mengikuti pola triwulanan.

  • Tahap 1: Januari, Februari, Maret 2026
  • Tahap 2: April, Mei, Juni 2026
  • Tahap 3: Juli, Agustus, September 2026
  • Tahap 4: Oktober, November, Desember 2026

Untuk BPNT, bantuan disalurkan dalam bentuk uang tunai senilai Rp200.000 per bulan, yang kerap dirapel menjadi Rp600.000 per tiga bulan, dan dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di warung atau toko mana pun.

Sementara itu, nominal PKH bervariasi tergantung pada komponen keluarga penerima manfaat (KPM), seperti ibu hamil, anak usia dini, siswa sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas.

Penyaluran dana dilakukan melalui rekening Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BSI, dan BTN) bagi KPM yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bagi KPM di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) atau kategori tertentu seperti lansia tunggal dan penyandang disabilitas yang sulit mobilitas, penyaluran dapat dilakukan melalui PT Pos Indonesia dengan mekanisme tunai.

Cara Mudah Cek Status Penerima Bansos via HP

Kemensos menyediakan dua kanal resmi untuk memudahkan masyarakat mengecek status kepesertaan bansos PKH dan BPNT secara daring.

1. Melalui Situs Resmi cekbansos.kemensos.go.id

Langkah-langkah untuk mengecek status penerima bansos melalui situs web adalah sebagai berikut:

  1. Buka peramban (browser) di ponsel Anda dan akses laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.
  2. Pada halaman utama, isi kolom “Wilayah PM” (Penerima Manfaat) secara berurutan: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan sesuai dengan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda.
  3. Masukkan nama lengkap penerima manfaat sesuai e-KTP. Hindari penggunaan singkatan.
  4. Ketik kode captcha yang muncul di layar untuk verifikasi keamanan.
  5. Klik tombol “Cari Data”.

Hasil pencarian akan menampilkan informasi mengenai status penerima, jenis bantuan yang didapat, serta periode penyalurannya. Jika tertulis “Status: YA”, “Keterangan: Proses Bank Himbara/PT Pos”, dan “Periode: Jan-Mar 2026”, maka bantuan dipastikan akan segera cair.

2. Melalui Aplikasi “Cek Bansos Kemensos”

Alternatif lain adalah menggunakan aplikasi resmi “Cek Bansos” yang dapat diunduh gratis.

  1. Unduh aplikasi “Cek Bansos Kemensos” dari Google Play Store atau App Store.
  2. Buka aplikasi setelah terpasang.
  3. Pilih menu “Cek Bansos”, lalu masukkan data wilayah dan nama sesuai KTP.
  4. Klik “Cari Data”. Jika terdaftar, akan muncul jenis bansos dan status pencairan.

Aplikasi ini juga menyediakan fitur “Usul dan Sanggah” bagi masyarakat yang merasa layak namun belum terdaftar atau ingin mengusulkan calon penerima lain.

Syarat dan Kriteria Penerima Bansos PKH-BPNT 2026

Untuk menjadi penerima bansos PKH dan BPNT, masyarakat harus memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan oleh Kemensos. Syarat utama meliputi terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Kartu Keluarga (KK) yang tersinkronisasi dengan data Dukcapil pusat.

Kriteria umum lainnya:

  • Warga Negara Indonesia (WNI) dengan e-KTP aktif.
  • Termasuk kategori miskin atau rentan miskin (masuk desil 1 hingga 5).
  • Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), maupun karyawan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD).
  • Tidak sedang menerima bantuan lain seperti Kartu Prakerja.
  • Memiliki nomor telepon aktif untuk proses verifikasi.

Khusus untuk PKH, KPM harus memiliki salah satu komponen keluarga berikut: ibu hamil atau nifas (maksimal dua kehamilan), anak usia dini 0-6 tahun, anak sekolah (SD/SMP/SMA sederajat), lansia berusia 60-70 tahun ke atas, atau penyandang disabilitas berat. Tanpa komponen ini, keluarga mungkin hanya menerima BPNT.

Pemerintah terus melakukan pemutakhiran data secara besar-besaran, dan beberapa KPM berpotensi tidak lagi menerima bantuan jika terdeteksi mampu (graduasi alamiah), data tidak padan dengan Dukcapil, atau tidak lagi memiliki komponen PKH.

Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap pungutan liar atau penipuan yang mengatasnamakan penyaluran bansos, karena seluruh proses tidak dipungut biaya.