Dukungan terhadap Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai calon Ketua Umum PBNU menguat menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35. Salah satu yang vokal menyuarakan dukungan itu adalah tokoh muda NU HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur.

Dalam pernyataan di Jakarta, Jumat (19/6/2026), Gus Lilur menyebut Nasaruddin layak menjadi Ketum PBNU dan mendorong KH Said Aqil Siradj untuk mengisi posisi Rais Aam.

Gus Lilur menilai Nasaruddin saat ini menjabat Menteri Agama di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, berstatus sebagai imam besar Masjid Istiqlal dan dikenal aktif dalam forum dialog antaragama internasional.

Sementara Said Aqil, menurut Gus Lilur, adalah ulama senior dengan rekam jejak panjang di PBNU dan latar keilmuan dari Universitas Ummul Qura, Makkah.

“Keduanya profesor asli, ulama tulen, cendekia sejati yang bisa mengharumkan NU di panggung global. NU ini kaya tokoh, jangan sampai yang tampil justru yang itu-itu saja karena faktor politik,” ujar Gus Lilur.

Gus Lilur mengkritik fenomena yang ia sebut “gus-gus nanggung” — figur yang memanfaatkan simbol kesantrian sebagai legitimasi tanpa kedalaman keilmuan memadai dan yang menjadikan NU sebagai batu loncatan karier politik.

Menurutnya, muktamar kali ini bukan sekadar suksesi rutin melainkan ujian sejarah. Ia berharap para kiai dan ulama peserta memilih berdasarkan kapasitas keulamaan, bukan kalkulasi kekuasaan.

“Ini bukan soal hari ini saja. Ini soal masa depan NU dan umat. Kita mau kembali ke jalan ulama, atau terus terseret arus kekuasaan, itu yang sedang dipertaruhkan,” tegas Gus Lilur.

Gus Lilur meminta Muktamar NU ke-35 menjadi momentum pemurnian, bukan arena perebutan kekuasaan. Ia menekankan bahwa pilihan pemimpin akan menentukan posisi NU sebagai penjaga keutuhan republik, bukan sekadar mesin mobilisasi massa.

“Di tengah kondisi geopolitik global yang bergolak dan kerentanan kohesi sosial dalam negeri, NU sebagai organisasi dengan lebih dari seratus juta warga memikul tanggung jawab moral yang besar. NU adalah bagian dari pendiri republik ini. Maka setiap keputusan besar NU harus selalu ditanyakan, apa artinya bagi keutuhan bangsa?” jelasnya.

Gus Lilur mengaitkan semangat yang harus hadir di muktamar dengan peristiwa Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945, saat para pemimpin Islam merelakan tujuh kata demi mencegah disintegrasi bangsa baru merdeka.

“Semangat Piagam Jakarta itu adalah cara berpikir seorang pemimpin Islam: memilih kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan diri dan golongannya. Semangat itulah yang harus hadir di bilik pemilihan muktamar,” kata Gus Lilur.

Sebagai konkretisasi dari semangat tersebut, Gus Lilur menegaskan pemimpin NU yang terpilih harus mendukung keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dua periode.

Ia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menyatukan dua arus besar yang selama ini berpotensi memecah, sehingga demi persatuan bangsa pemimpin NU harus mendukung keberlanjutan tersebut.

“Kita sudah melihat jejaknya: polarisasi antara yang disebut cebong dan kampret, serta rivalitas antara institusi keamanan negara, yaitu TNI dan Polri. Prabowo dan Gibran menyatukan itu semua. Demi persatuan bangsa, pemimpin NU pun harus seseorang yang mendukung keberlanjutan itu,” pungkas Gus Lilur.