Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan penerapan digitalisasi data lewat portal perlindungan sosial dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) dapat menghasilkan efisiensi anggaran sangat besar.

Estimasi yang disebut Luhut mencapai antara Rp1.500 sampai Rp2.000 triliun. Menurutnya, transformasi digital itu akan membantu pemerintah mengantisipasi kebocoran anggaran dan menjalankan sistem yang lebih transparan.

“Saya kira bisa ribuan triliun, mungkin Rp 1.500 sampai 2.000 triliun angkanya besar,” ucap Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Rabu (17/6/2026).

Dalam penjelasannya, Luhut mencontohkan fungsi Simbara untuk mengendalikan kebocoran pada sektor mineral kritis. Implementasi sistem tersebut disebutnya membuat pengawasan menjadi lebih terkontrol dan efisien.

“Kebocoran critical mineral itu sangat terkontrol. Dan kita coba dengan Simbara, ini tinggal mengembangkan terus saja dan itu akan buat efisien,” tutur Luhut.

Luhut menambahkan upaya digitalisasi juga bagian dari langkah pemerintah untuk memangkas ruang penyelewengan. Ia menyebut pembuatan ekosistem digital dimaksudkan agar kesempatan melakukan korupsi menjadi sangat terbatas.

“Sebenarnya kita membangun ekosistem di mana orang tidak bisa atau sangat kurang untuk korupsi,” ujar Luhut.

Portal Perlindungan Sosial Terintegrasi

Portal perlindungan sosial (perlinsos) dirancang untuk menyatukan data dari delapan kementerian/lembaga menggunakan Digital Public Infrastructure sebagai pendekatan awal di Indonesia.

Warga yang sudah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mengakses portal secara mandiri, sedangkan mereka yang belum memiliki IKD diberi bantuan melalui agen pendamping.

Inovasi ini bertumpu pada tiga fondasi: identitas digital dan verifikasi biometrik untuk memastikan keaslian pemohon; pertukaran data pemerintahan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang mengintegrasikan data kependudukan, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), ketenagakerjaan, listrik, dan aset; serta pembayaran digital untuk penyaluran yang cepat dan transparan.

Jangkauan Layanan dan Uji Coba

Sebagai upaya perluasan akses, Kementerian Sosial bersama kementerian/lembaga terkait menyiapkan 60.000 agen pendamping untuk membantu pendaftaran sekaligus menutup kesenjangan literasi digital.

Hingga saat ini, hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk mendaftar maupun menyampaikan sanggahan. Data itu menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten/kota.

Uji coba diperluas ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi untuk menguji tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum penerapan yang lebih luas. Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas berjalan di Surabaya dan seluruh Bali, mencakup 9 kecamatan dan 14 kelurahan/desa.

Status Pendaftaran

Per 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 kepala keluarga telah mendaftar melalui portal Perlinsos. Proses pendampingan saat ini dilakukan oleh lebih dari 700 agen pendamping yang terdiri atas aparatur sipil negara, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), tokoh masyarakat, anggota PKK, serta kader Dasawisma.

“Kami juga sepakat 42 kabupaten piloting ini kalau bisa akhir Juli mereka sudah menyelesaikan pendaftaran,” ujar Luhut.