Ihram.co.id — Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali memanas dengan munculnya tuduhan serius yang diarahkan kepada Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir. Sebuah media asal Malaysia, MyNewsHub, mengklaim bahwa sosok nomor satu di persepakbolaan Indonesia tersebut merupakan dalang di balik pelaporan kasus pemain naturalisasi ilegal yang melibatkan tim nasional Malaysia.

Tudingan tersebut, yang diunggah melalui media sosial X, menyatakan bahwa Erick Thohir diduga sengaja mengerahkan pihak tertentu untuk mengadukan isu pemain ilegal atau ‘bodong’ dalam skuat Harimau Malaya, julukan timnas Malaysia.

Klaim ini disebut berasal dari sumber internal Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) yang mencurigai adanya campur tangan tidak langsung dalam pengumpulan dokumen rahasia untuk diserahkan kepada Federasi Internasional Sepak Bola (FIFA). Meskipun aduan resmi kabarnya datang dari pihak Vietnam, MyNewsHub mengeklaim bahwa data-data pendukung disediakan oleh orang-orang suruhan Erick Thohir.

Tuduhan Sumber Internal AFC

Sumber yang dikutip oleh MyNewsHub menyatakan, “Dia (Erick Thohir) suruh dan hantar orang buat aduan sambil cari dan hantar dokumen kepada orang dalam FIFA secara indirect.”

Sumber yang sama menambahkan, “Vietnam buat complain, tetapi dokumen adalah dari orang upahan Erick Thohir.” Hal ini menimbulkan polemik mengenai sportivitas antarnegara di kawasan Asia Tenggara.

Motif di balik dugaan tindakan ini diduga berkaitan erat dengan persaingan prestasi di lapangan hijau. Media Malaysia tersebut menuliskan bahwa kebangkitan Timnas Malaysia yang dinilai telah melampaui Indonesia menjadi alasan utama munculnya laporan ini.

“Kegusaran peningkatan prestasi skuad Harimau Malaya melangkaui kehebatan pasukan Indonesia dipercayai motif utama di sebalik tindakan mengerakkan aduan kepada FIFA,” tulis MyNewsHub.

Kasus Naturalisasi Ilegal Malaysia dan Proses Hukum

Tuduhan ini muncul di tengah perkembangan kasus skandal naturalisasi yang melibatkan tujuh pemain Malaysia. Kasus ini telah memasuki babak baru di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Sebelumnya, FIFA telah menjatuhkan hukuman berat berupa larangan beraktivitas selama 12 bulan kepada para pemain tersebut, serta denda kepada Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar Rp7,5 miliar karena terbukti memalsukan dokumen naturalisasi.

Tujuh pemain yang dimaksud adalah Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, dan Hector Hevel.

Namun, FAM baru-baru ini berhasil mengajukan banding dan mendapatkan penangguhan sementara atas sanksi tersebut dari CAS. Keputusan ini berarti ketujuh pemain tersebut diizinkan untuk melanjutkan karier dan berpartisipasi dalam aktivitas sepak bola hingga keputusan akhir banding di CAS dibuat.

Penangguhan ini dianggap sebagai pencapaian langka, mengingat standar persyaratan yang ditetapkan CAS sangat tinggi.

Respons Erick Thohir dan Indonesia

Menanggapi tudingan yang sempat beredar sebelumnya, termasuk dari media China dan beberapa pihak di Malaysia, Erick Thohir telah berulang kali membantah keterlibatan Indonesia atau dirinya dalam skandal naturalisasi Malaysia.

Erick menegaskan bahwa Indonesia tidak ikut campur dalam politik atau kebijakan negara lain dan hanya fokus memajukan olahraga Tanah Air. Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di New York, yang sempat disinggung oleh beberapa pihak di Malaysia, ditegaskan Erick murni membahas sepak bola Indonesia, termasuk rencana pembentukan FIFA Academy.

Sebelumnya, pengaduan resmi terkait kasus pemain naturalisasi ilegal Malaysia diketahui berasal dari Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) setelah pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Malaysia pada Juni 2025. FIFA kemudian melakukan investigasi dan menemukan bukti pelanggaran aturan kewarganegaraan serta pemalsuan dokumen.

Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) telah mengajukan banding atas sanksi FIFA, namun banding awal mereka ditolak oleh FIFA pada November 2025. Kini, FAM menanti keputusan akhir dari CAS yang dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Februari 2026. Peluang Malaysia untuk memenangkan banding sepenuhnya dinilai 50-50.