Proporsi pekerja informal di Indonesia masih mendominasi, mencapai 59,42% atau 87,74 juta orang per Februari 2026. Kondisi itu mendorong seruan agar stimulus fiskal difokuskan pada industri padat karya untuk memperluas penciptaan lapangan kerja formal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk bekerja tercatat 147,67 juta orang, dengan pekerja formal sebanyak 59,93 juta orang (40,58%). Jumlah pengangguran mencapai 7,24 juta orang sehingga total angkatan kerja nasional adalah 154,91 juta orang.

Dominasi Sektor Penyerap Tenaga Kerja

BPS mencatat penyerapan tenaga kerja masih didominasi sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan—ketiganya menyerap sekitar 60,29% tenaga kerja nasional. Meski angka pekerja formal sedikit meningkat selama setahun terakhir, proporsinya terhadap total tenaga kerja tetap rendah.

Seruan Prioritaskan Industri Padat Karya

Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai besarnya proporsi pekerja informal membuat industri padat karya perlu menjadi prioritas kebijakan fiskal tahun 2027. Menurut Faisal, sektor ini diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja formal.

Ihram.co.id — “Dengan besarnya proporsi pekerja yang berada di sektor informal, industri padat karya harus menjadi prioritas kebijakan fiskal tahun 2027. Industri tersebut diharapkan mampu meningkatkan penyerapan lapangan pekerjaan di sektor formal,”

Faisal juga menyoroti bahwa upah riil cenderung melemah meski ada peningkatan nominal yang sangat lambat. Ia menilai insentif selama ini lebih banyak menekan biaya dari sisi konsumen, sehingga perlu pula perhatian pada faktor yang menaikkan biaya produksi industri padat karya.

“Misalnya saat ini dari sisi harga energi sudah mulai turun dan juga rupiah sudah mulai menguat. Nah tapi ada hal lain yang mempengaruhi industri padat karya yakni dari sisi daya beli masyarakat konsumennya dan terutama adalah kelas menengah,”

Faisal menyebutkan beberapa insentif yang telah disiapkan, antara lain PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor padat karya dan pariwisata, program magang bagi lulusan baru dengan uang saku setara upah minimum, serta diskon iuran JKK dan JKN 50% untuk pekerja transportasi daring.

Kelas Menengah Dalam Tekanan

Pengamat Universitas Gadjah Mada Arie Sujito menyatakan kelompok kelas menengah menjadi lapisan yang rentan terdampak tekanan ekonomi. Arie menyebut pelemahan rupiah dan kenaikan biaya hidup menggerus cadangan ekonomi rumah tangga dan menimbulkan ketidakamanan ekonomi.

“Kalau sudah masuk ke kebutuhan primer itu akan punya dampak secara sosial,”

Arie menilai tekanan ekonomi global, termasuk konflik geopolitik internasional, berkontribusi pada kenaikan harga minyak dunia yang memengaruhi biaya kebutuhan dalam negeri. Ia memperingatkan dampak berkepanjangan dapat berkembang menjadi persoalan sosial apabila tidak diantisipasi.

Dosen FEB UGM Wisnu Setiadi Nugroho menambahkan kelompok kelas menengah berisiko kehilangan akses ke BBM bersubsidi karena kebijakan barcode terkait data perpajakan, sehingga harus menanggung biaya energi lebih tinggi. Wisnu memperkirakan kenaikan biaya transportasi dapat mendorong peningkatan pengeluaran rumah tangga sekitar 15%–20% jika pola konsumsi tidak berubah.

“Kelompok kelas menengah yang rentan ini umumnya tidak menerima bantuan sosial. Ketika terjadi kenaikan harga secara signifikan, dampaknya bisa langsung terasa pada pengeluaran rumah tangga,”

Respons Pemerintah: Paket Stimulus dan Program Prioritas

Pemerintah menyatakan menyiapkan paket stimulus fiskal untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor prioritas. Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto menyebut pendekatan yang ditempuh melalui sisi permintaan dan penawaran.

“Kami dari DJSEF merumuskan kebijakan fiskal untuk penciptaan lapangan kerja produktif melalui pendekatan sisi permintaan dan sisi penawaran,”

Ferry menyebut sektor prioritas meliputi industri padat karya (misalnya alas kaki, tekstil, furniture), pariwisata (hotel dan restoran), transportasi daring dan logistik, serta pertanian melalui hilirisasi dan digitalisasi. Insentif yang telah digulirkan antara lain PPh 21 DTP untuk sektor padat karya dan pariwisata, program magang fresh graduate dengan uang saku setara UMP, diskon iuran JKK dan JKN 50% untuk transportasi daring, subsidi kredit investasi untuk revitalisasi mesin industri, serta program padat karya tunai.

Selain stimulus fiskal, pemerintah juga mengandalkan program prioritas nasional seperti program makan bergizi gratis (MBG) yang diperkirakan menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja dan program Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan membuka peluang kerja bagi 270.000 orang. Program padat karya lain seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, replanting, dan modernisasi kapal nelayan juga dipercepat pelaksanaannya.

“Ini kami semua kami lakukan agar kelas menengah tetap menjadi kelas menengah atau naik kelas, dan tidak jatuh ke aspiring class menengah,”

Konsistensi Kebijakan Jadi Kunci

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman menekankan perlunya menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi agar penguatan rupiah dan IHSG berlanjut. Ia menyarankan disiplin fiskal, kepastian regulasi, serta pengelolaan APBN yang lebih efektif untuk mendukung pemulihan yang berkelanjutan.

“Penguatan pasar keuangan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila didukung oleh fundamental ekonomi yang semakin kuat dan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia,”

Rizal menyampaikan proyeksi bahwa IHSG berpotensi menuju level 8.000 dalam 12–18 bulan dan rupiah dapat pulih ke kisaran Rp16.500 per dolar AS dalam 1–2 tahun jika kondisi global membaik dan reformasi domestik berjalan konsisten. Ia menekankan pemulihan yang berkelanjutan bergantung pada stabilitas makroekonomi, peningkatan investasi, dan penguatan produktivitas.

Pergerakan Kurs dan IHSG

Pada pekan terakhir, nilai tukar rupiah menunjukkan penguatan pada pembukaan perdagangan harian: dari Rp18.134 per dolar AS (9/6) menjadi Rp17.778 per dolar AS (15/6). IHSG juga mencatat kenaikan pembukaan perdagangan pekan tersebut, bergerak dari 5.344,69 (9/6) menjadi 6.118,73 (15/6).