Pada 20 Mei 2026, Pemerintah memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok‑Pokok Kebijakan Fiskal (KEM‑PPKF) 2027. Dokumen itu bukan sekadar bagian rutin penyusunan APBN, melainkan menggambarkan arah kebijakan dan prioritas pengelolaan ekonomi ke depan.

Dalam KEM‑PPKF 2027 tertuang delapan pesan kunci yang menjadi bingkai kebijakan fiskal. Pesan‑pesan itu menyangkut tujuan nasional, keseimbangan antar‑sasaran ekonomi, upaya transformasi struktur ekonomi, serta batasan fiskal yang harus dijaga.

Tujuan Nasional Sebagai Landasan

Pesan pertama menegaskan bahwa kebijakan fiskal diarahkan pada pencapaian visi negara yang berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana amanat konstitusi. Pemerintah menempatkan tujuan tersebut sebagai acuan realistis yang didukung kekuatan fundamental negara.

Kebijakan Terpadu dan Non‑Sektoral

Pesan kedua menekankan bahwa kebijakan ekonomi tidak boleh dikelola secara sektoral atau parsial. Kebijakan harus dirancang sebagai satu kesatuan untuk menjaga kekuatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan kesehatan APBN secara bersamaan.

Pertumbuhan, Stabilitas, dan Pemerataan

Pesan ketiga menggarisbawahi perlunya pertumbuhan yang tinggi, stabil, dan merata. Tanpa stabilitas, pertumbuhan rawan terhenti; tanpa pemerataan, legitimasi pertumbuhan bisa berkurang. Oleh karena itu, keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas menjadi prioritas.

Manfaatkan Keunggulan Fundamental

Pesan keempat menyebutkan fondasi yang dinilai kuat: posisi geografis strategis, bonus demografi, dan sumber daya alam. Kombinasi ini harus dimanfaatkan agar Indonesia menjadi bagian penting rantai produksi global dengan peningkatan nilai tambah, bukan sekadar pemasok bahan baku.

Stabilitas makro juga dinyatakan tetap terjaga. Pertumbuhan triwulan I‑2026 tercatat 5,61%, inflasi terkontrol, neraca perdagangan surplus, dan cadangan devisa kuat. Kondisi ini dianggap memberi ruang bagi kebijakan yang lebih progresif namun masih dalam batas kehati‑hatian.

Orkestrasi Kebijakan Untuk Percepatan

Pesan kelima menggarisbawahi pentingnya orkestrasi kebijakan—fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga peran BUMN dan swasta—agar mesin pertumbuhan bekerja serempak. APBN dipandang sebagai pengungkit yang mendorong partisipasi swasta, bukan menggantikannya.

Kebijakan moneter dimaksudkan tetap menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan. Sektor keuangan perlu diperluas dan diperdalam agar menjadi sumber pembiayaan sehat bagi dunia usaha. BUMN diberi peran strategis dalam menyalurkan investasi ke sektor bernilai tambah tinggi.

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Hilirisasi

Dalam pesan keenam, pengelolaan sumber daya alam diarahkan dari eksploitasi semata ke penciptaan nilai tambah berkelanjutan. Tata kelola yang sehat, transparan, dan profesional dimungkinkan untuk memastikan manfaat jangka panjang dan pemerataan manfaat bagi pelaku usaha, negara, dan masyarakat.

Kebijakan fiskal 2027 diarahkan untuk menopang delapan klaster program kerja prioritas nasional, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, penguatan ekonomi desa, hingga penurunan kemiskinan. Faktor pendukung meliputi pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Transformasi Ekonomi Inklusif

Pesan ketujuh menegaskan bahwa transformasi menuju struktur ekonomi lebih produktif dan bernilai tambah harus tetap berpijak pada ekonomi kerakyatan. Perubahan struktur dimaksudkan membuka ruang partisipasi luas agar manfaatnya tidak terkonsentrasi pada pihak tertentu, sehingga pertumbuhan yang dihasilkan bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Kesehatan Fiskal dan Sasaran Angka Makro

Pesan kedelapan menekankan pentingnya menjaga APBN sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Reformasi fiskal dilanjutkan untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus menjamin efisiensi, efektivitas, dan produktivitas belanja.

Dalam desain kebijakan fiskal 2027, defisit direncanakan dijaga pada kisaran 1,80%–2,40% PDB. Proyeksi pendapatan negara berada pada 11,82%–12,40% PDB, sementara belanja diarahkan pada 13,62%–14,80% PDB. Proyeksi makro mencakup pertumbuhan 5,8%–6,5% pada 2027, inflasi 1,5%–3,5%, dan nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS.

Target‑target itu dipandang sebagai bagian dari trajektori menuju pertumbuhan jangka menengah yang lebih tinggi, dengan tetap menjaga kualitas pertumbuhan melalui indikator pengurangan kemiskinan, perbaikan distribusi pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perluasan lapangan kerja formal.

Secara keseluruhan, KEM‑PPKF 2027 memetakan kebijakan fiskal yang kolaboratif, terarah, dan terukur—menggabungkan ekspansi yang mendukung pertumbuhan dengan disiplin fiskal untuk menjaga kesinambungan fiskal.