Presiden Prabowo Subianto meminta program pengembangan pertanian di Papua diteruskan dan diperkuat karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya petani. Arahan itu disampaikan saat Presiden menerima laporan Menteri Pertanian di Istana Kepresidenan Jakarta.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar untuk mempercepat pembangunan sektor pertanian di Papua pada dua tahun terakhir. Total dukungan anggaran pada 2025 dan 2026 disebut mencapai lebih dari Rp5,5 triliun.

“Kami berikan bantuan di sana (Papua) tahun ini Rp3,2 triliun, tahun lalu Rp2 triliun, totalnya Rp5,5 triliun lebih. Kami laporkan kepada Bapak Presiden, beliau mengatakan ini lanjutkan. Bantuan ini bantuan langsung ke rakyat,” ujar Amran.

Menurut Amran, bantuan mencakup hibah alat dan mesin pertanian, termasuk traktor, serta program pengembangan lahan sawah untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan di wilayah Papua.

Kementerian Pertanian juga menerima sekitar 200 perwakilan dari daerah Papua, terdiri atas gubernur, bupati, kepala dinas, hingga petani. Pertemuan tersebut membahas berbagai kebutuhan untuk pengembangan sektor pertanian di wilayah itu.

Beberapa pemerintah daerah mengusulkan penambahan program cetak sawah sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas. “Kemudian sawah, bahkan dari beberapa provinsi meminta cetak sawah ditambah, termasuk Papua Barat dan lain-lain. Ini kita tambah,” kata Amran.

Fokus Hilirisasi Komoditas Perkebunan

Selain pengembangan lahan, pemerintah mempercepat program hilirisasi komoditas perkebunan bekerja sama dengan BUMN pangan. Program ini difokuskan pada komoditas bernilai tambah seperti kakao, kopi, jambu mete, kelapa, dan tebu.

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp9,5 triliun untuk mendukung pengembangan komoditas tersebut pada periode 2025-2027. Program ditargetkan menjangkau 870.000 hektare kebun rakyat, termasuk wilayah Papua.

Amran menyatakan penguatan hilirisasi diharapkan meningkatkan produktivitas, memperbesar nilai tambah komoditas, serta mendorong kenaikan pendapatan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah. “Kami sudah lakukan bersama teman-teman BUMN pangan di 2025. Kami lanjutkan 2026 dan 2027. Total luasan untuk petani itu adalah 870 ribu hektare termasuk tanah Papua, seluruh kabupaten di Papua,” pungkasnya.