Ihram.co.id — Menjelang bulan suci Ramadhan 1447 H, pertanyaan mengenai kapan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 akan cair mulai menjadi sorotan para pekerja, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun karyawan swasta. THR merupakan hak pekerja yang diatur oleh hukum dan wajib dibayarkan oleh perusahaan atau instansi pemerintah menjelang hari besar keagamaan, termasuk Idulfitri.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR 2026 bagi ASN, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan pencairan THR bagi ASN akan dilakukan lebih awal, dengan target mulai disalurkan pada awal Ramadhan 1447 H.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Targetkan THR ASN 2026 Cair Awal Ramadan, Anggaran Capai Rp55 Triliun

Perkiraan waktu pencairan ini, merujuk pada kalender 2026, kemungkinan jatuh pada minggu pertama dan kedua Maret 2026. Hal ini sesuai dengan prediksi Hari Raya Idulfitri yang diperkirakan jatuh pada 21-22 Maret 2026, sehingga ASN berpotensi menerima tunjangan tersebut sebelum pertengahan bulan puasa.

Sementara itu, bagi karyawan swasta, pencairan THR mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016, perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran (H-7).

Dengan perkiraan Idulfitri jatuh pada 21-22 Maret 2026, batas akhir pembayaran THR bagi karyawan swasta diperkirakan pada Jumat, 13 Maret 2026, atau Sabtu, 14 Maret 2026.

Perbandingan Jadwal Pencairan THR

Pencairan THR bagi ASN dipastikan akan lebih cepat dibandingkan dengan pekerja di sektor swasta. ASN, termasuk PNS, TNI, dan Polri, dijadwalkan menerima THR pada awal Ramadhan, yang diperkirakan jatuh pada minggu pertama dan kedua Maret 2026. Sementara itu, karyawan swasta wajib menerima THR paling lambat H-7 Lebaran, yang diperkirakan jatuh pada 13 atau 14 Maret 2026.

Perbedaan jadwal pencairan ini memungkinkan sebagian ASN untuk merencanakan keuangan mereka lebih awal dibandingkan dengan pekerja swasta. Namun, baik ASN maupun karyawan swasta diingatkan untuk tetap menyusun perencanaan keuangan dengan bijak, sambil menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) resmi yang biasanya diumumkan menjelang Ramadhan.

Pemerintah juga menetapkan sanksi bagi perusahaan yang terlambat membayar THR karyawan swasta. Sesuai Pasal 5 ayat (4) Permenaker 6/2016, pengusaha yang terlambat membayar THR akan dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar, meskipun tetap wajib membayarkan THR tersebut.

Selain denda, perusahaan yang tidak membayarkan THR juga dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Estimasi Besaran THR 2026

Meskipun pemerintah belum menetapkan besaran pasti THR ASN untuk tahun ini, penentuan nominalnya mengacu pada struktur gaji yang berlaku, disesuaikan dengan pangkat dan golongan masing-masing. Berdasarkan estimasi dari berbagai sumber, berikut perkiraan kisaran nominal THR bagi ASN:

  • Golongan I: Rp2,2 juta – Rp2,8 juta
  • Golongan II: Rp3 juta – Rp4 juta
  • Golongan III: Rp3,8 juta – Rp5,4 juta
  • Golongan IV: Rp5,8 juta – Rp7,8 juta

Besaran THR ASN ini diperkirakan mencakup gaji pokok, tunjangan pangan, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja (tukin). Perbedaan nominal THR PNS terjadi karena besaran tunjangan kinerja dan jabatan di setiap instansi tidak sama.

Bagi karyawan swasta, besaran THR diatur dalam Pasal (2) ayat 1 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

  • Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar satu bulan upah penuh (gaji pokok ditambah tunjangan tetap).
  • Pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan tetapi kurang dari 12 bulan, mendapatkan THR dengan perhitungan proporsional, yaitu (Masa Kerja ÷ 12) x 1 bulan upah.

Baca Juga: Cara Menghitung Besaran THR 2026 bagi Karyawan Tetap dan Pekerja Harian

Pentingnya THR untuk Stimulus Ekonomi

Pemerintah mengalokasikan anggaran THR sebesar Rp55 triliun pada 2026, yang merupakan bagian dari strategi optimalisasi belanja negara untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa percepatan pencairan THR di awal Ramadhan bukan hanya untuk kesejahteraan aparatur negara, tetapi juga sebagai instrumen fiskal untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya aliran dana yang masuk lebih awal ke masyarakat, pemerintah berharap perputaran uang meningkat signifikan, yang pada gilirannya akan mendorong konsumsi domestik.

Pemerintah optimistis pencairan THR pada awal Ramadhan akan memperkuat konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2026. Momentum libur panjang, cuti bersama, serta kebijakan kerja dari rumah (work from home) diperkirakan akan meningkatkan aktivitas belanja masyarakat.

Selain itu, percepatan belanja negara pada triwulan I 2026, yang mencakup program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan stimulus ekonomi lainnya, diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap berkelanjutan di tengah tantangan global.

Kebijakan pemberian THR ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Di tengah perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian geopolitik, penguatan konsumsi domestik dinilai menjadi bantalan penting agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.