Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengakui adanya kendala pasokan batu bara kalori medium yang memengaruhi operasional sejumlah pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).

Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat menjawab pertanyaan terkait Hari Operasi Pembangkit (HOP) PLN, indikator yang digunakan untuk menilai kecukupan stok bahan bakar agar pembangkit tetap beroperasi dalam periode tertentu.

“Yang jelas untuk sampai dengan bulan Juni tadi kita sudah rapat itu ada kendala memang sedikit terhadap batu bara yang medium kalori yang 5.200. Kita kan tahu bahwa sekarang kan kalori batu bara kita ini kan semakin hari kan semakin rendah. Nah, ini yang kita lagi cari solusinya, tapi secara yang lainnya gak ada masalah,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Ketersediaan Nasional dan Kontrak PLN

Bahlil menegaskan secara keseluruhan pasokan batu bara untuk kebutuhan PLN masih dalam kondisi aman. Pada 2026, kebutuhan batu bara PLN diperkirakan mencapai 154.000.000 ton.

“Batu baranya pun dari total kebutuhan 154.000.000 ton pada tahun 2026 PLN sudah melakukan kontrak 134.000.000 ton jadi tinggal kurang lebih sekitar 18.000.000-20.000.000 ton yang belum jadi overall gak ada masalah,” ujar Bahlil.

Masalah Kualitas Kalori dan Biaya Produksi

Menurut Bahlil, tantangan utama bukan volume secara total, melainkan ketersediaan batu bara berkalori medium—khususnya tipe 5.200—yang semakin terbatas karena penurunan kualitas kalori batu bara di dalam negeri.

Ia menambahkan penyediaan batu bara kalori medium juga terpengaruh oleh kenaikan biaya produksi. Hal ini terkait dengan stripping ratio atau rasio pengupasan lapisan penutup tambang yang kini berada pada kisaran 8–12 persen, sehingga biaya produksi meningkat.

“Untuk medium ini kan stripping ratio-nya sudah di 8-12% cost produksinya kan sudah tinggi, jadi kita juga harus lebih membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga di medium, harganya sangat murah kalau beli harganya rugi,” kata Bahlil.

Upaya Menjaga Keseimbangan Harga

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah sedang menghitung skema harga yang dinilai lebih seimbang agar kebutuhan PLN terpenuhi tanpa membebani pelaku usaha pertambangan.

“Kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusaha juga tidak dirugikan,” tutur Bahlil, menegaskan upaya menjaga kepentingan kedua belah pihak dalam penyusunan kebijakan harga.