Kementerian Perhubungan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp20,11 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Permintaan itu disampaikan menyusul selisih signifikan antara pagu indikatif yang diberikan pemerintah dan kebutuhan riil penyelenggaraan transportasi nasional.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan pagu indikatif 2027 yang diterima kementerian sebesar Rp28,34 triliun, sementara kebutuhan riil diperkirakan mencapai Rp55,16 triliun. Dengan demikian terdapat kekurangan anggaran atau gap sebesar Rp26,82 triliun atau 48,62%.

“Pagu indikatif 2027 sebesar Rp28,34 triliun. Jika dibandingkan dengan pagu kebutuhan tahun 2027 sebesar Rp55,16 triliun, terdapat gap sebesar Rp26,82 triliun atau 48,62%,” ungkap Dudy dalam rapat kerja bersama DPR pada Rabu (17/6/2026).

Menurut Dudy, sejumlah program prioritas belum mendapat alokasi memadai dalam pagu indikatif, terutama yang berkaitan dengan keselamatan transportasi, pelayanan publik, dan penguatan konektivitas antarwilayah. Atas dasar itu, Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran Rp20,11 triliun.

“Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,11 triliun yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya aspek keselamatan, konektivitas wilayah, serta keberlangsungan pelayanan transportasi nasional,” kata Dudy.

Rincian Kebutuhan Anggaran

Dudy merinci alokasi yang diajukan: dukungan keselamatan transportasi sebesar Rp7,98 triliun; dukungan pelayanan transportasi Rp9,17 triliun; layanan transportasi perintis Rp957 miliar; serta belanja pegawai sekitar Rp2 triliun.

Dia menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama dalam penyusunan program dan anggaran Kementerian Perhubungan untuk 2027. Prinsip yang dipegang kementerian adalah one is too many, yakni satu korban kecelakaan saja sudah terlalu banyak dan harus dicegah.

“Prioritas utama Kementerian Perhubungan adalah keselamatan transportasi sejalan dengan prinsip one is too many, bahwa satu korban kecelakaan itu sudah terlalu banyak dan harus kita cegah,” ujar Dudy.

Prioritas Per Sektor

Untuk transportasi darat, anggaran difokuskan pada pelaksanaan program Zero Over Dimension Over Loading (ODOL), peningkatan keselamatan jalan, penanganan titik rawan kecelakaan, serta penyediaan layanan angkutan perintis.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan memprioritaskan peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran, penyelenggaraan angkutan laut perintis, serta pembangunan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas laut.

Di sektor penerbangan, target meliputi pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, pengawasan operasional bandar udara, dan penguatan layanan angkutan udara perintis di wilayah terpencil.

Pada perkeretaapian, program prioritas mencakup pengoperasian dan perawatan prasarana milik negara, pembangunan jalur baru, penanganan perlintasan sebidang, serta penyelenggaraan angkutan perintis dan program angkutan motor gratis.

Fokus Pada Konektivitas Wilayah

Dudy menambahkan arah pembangunan transportasi pada 2027 akan tetap menitikberatkan pemerataan konektivitas, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Dengan dukungan anggaran yang memadai, ia berharap pelayanan transportasi yang aman, selamat, dan terjangkau dapat dinikmati masyarakat di seluruh Indonesia.

“Dengan dukungan anggaran yang memadai, kami berharap pelayanan transportasi yang aman, selamat, dan terjangkau dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya.