Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan implementasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital berpotensi meningkatkan efisiensi belanja negara hingga Rp 260 triliun.

Menurut Luhut, potensi penghematan berasal dari perbaikan akurasi data dan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

Portal Terintegrasi Dengan Verifikasi NIK dan Wajah

Luhut menjelaskan desain Perlinsos Digital berupa portal terintegrasi, bukan aplikasi. Masyarakat dapat mendaftar program bantuan sosial hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah.

Transformasi ini memangkas proses pendaftaran yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 200 hari menjadi hanya beberapa menit. Biaya akses layanan bagi masyarakat pun disebut turun drastis, dari sekitar Rp 150.000 menjadi hampir tanpa biaya.

“Dengan data yang semakin akurat dan terintegrasi, Presiden dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk memastikan bantuan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Luhut di kantor DEN, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Implementasi dan Uji Coba

Hingga saat ini hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk pendaftaran maupun penyampaian sanggahan terkait data penerima bantuan sosial.

Pemerintah memperluas uji coba digitalisasi perlindungan sosial ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi untuk menguji kesiapan tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum implementasi nasional.

Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas berlangsung di Kota Surabaya dan seluruh wilayah Bali, yang mencakup sembilan kecamatan serta 14 kelurahan dan desa. Berdasarkan data per 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 kepala keluarga telah mendaftar melalui portal tersebut.

Proses pendaftaran didukung lebih dari 700 agen pendamping, meliputi aparatur sipil negara, petugas Program Keluarga Harapan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, tokoh masyarakat, PKK, dan Dasawisma.

Perhitungan Efisiensi

Luhut menyatakan manfaat utama digitalisasi terletak pada peningkatan ketepatan sasaran program bantuan pemerintah. Dalam jangka panjang, perbaikan kualitas data dan integrasi sistem diperkirakan dapat menghasilkan efisiensi belanja negara sekitar Rp 170 triliun hingga Rp 260 triliun.

Namun Luhut menegaskan bahwa angka tersebut masih berupa estimasi strategis dan belum merupakan penghematan yang terealisasi. Realisasi manfaat fiskal akan sangat bergantung pada kualitas data, efektivitas implementasi, serta keberhasilan perluasan program ke berbagai daerah.

Kolaborasi Lintas Kementerian

Program Perlinsos Digital dikembangkan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Inisiatif ini melibatkan penasihat khusus presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan serta kementerian dan instansi terkait, termasuk Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial.