Program jaringan gas rumah tangga berbasis compressed natural gas (CNG) di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berjalan aman dan efisien bagi warga setempat. Sistem klaster yang diterapkan menjadi salah satu percontohan pemanfaatan CNG untuk kebutuhan memasak rumah tangga.

Pengoperasian jaringan CNG di Sleman dikelola oleh PT PGN. Gas disalurkan pada tekanan 200 bar dan kemudian diturunkan melalui pressure regulating station (PRS) sehingga tekanan yang masuk ke rumah berkisar 0,5–1 bar.

Target Sambungan dan Tahapan

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung, menyatakan pemerintah menargetkan 160.000 sambungan rumah tangga berbasis CNG pada 2026. Menurutnya, percepatan lelang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut.

“Untuk tahun 2026 ini kita ada target 160.000 sambungan rumah tangga di berbagai kota. Proses percepatan lelang akan dilakukan, dan tahun berikutnya pemerintah menyiapkan target lebih besar hingga satu juta sambungan rumah,” kata Yuliot pada Jumat (19/6).

Yuliot menjelaskan program akan dilaksanakan bertahap di wilayah seperti Pulau Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan dengan mempertimbangkan kedekatan sumber gas di masing-masing daerah. Pemerintah menargetkan perluasan signifikan hingga 2028 agar akses energi bersih dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Keamanan dan Efisiensi

Selain aspek keamanan yang ditunjang PRS, penggunaan CNG melalui jaringan dinilai lebih efisien dan praktis dibandingkan penggunaan tabung LPG. Pasokan yang langsung tersambung ke rumah menghilangkan kekhawatiran warga soal habisnya stok tabung.

Bambang Prakoso, salah satu pengguna jaringan di Karangasem Santren, Depok, Sleman, mengatakan ia telah memanfaatkan layanan sejak November 2024. “Kalau dari sisi kemudahan sangat membantu. Selama menggunakan sejak 2024 sampai sekarang juga tidak ada kendala keamanan di lingkungan kami,” ujarnya.

Bambang berharap tarif penggunaan jaringan gas tetap terjangkau, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah. Harapan serupa disampaikan terkait peran program ini dalam mendukung transisi energi nasional, mengurangi ketergantungan pada LPG subsidi, serta menekan beban impor energi.