Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melibatkan sejumlah mahasiswa dalam kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua. Langkah itu mendapat respons positif dari akademisi yang menilai keterlibatan mahasiswa membuka ruang dialog langsung antara pemerintah dan generasi muda.

Pengamat politik dari Universitas Tanjungpura, Dr. Erdi, M.Si., menyebut mahasiswa sebagai kelompok yang relatif netral dalam menilai kinerja pemerintah. Menurutnya, mengajak mahasiswa berdialog merupakan langkah tepat untuk memastikan aspirasi tersalurkan ke pembuat kebijakan.

“Apa yang dilakukan Pak Wapres ini sangat tepat. Karena pihak yang sangat netral dalam berpendapat, berbicara, dan menilai kinerja adalah mahasiswa. Mereka inilah kelompok-kelompok terpelajar yang memang sudah seharusnya terlibat atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” kata Erdi saat dihubungi, Jumat (19/6/2026).

Erdi menilai keterbukaan Wapres menerima mahasiswa sekaligus menjadi sinyal positif bagi penguatan partisipasi publik dalam proses pembangunan. Ia menyebut langkah ini mengubah pola aspirasi yang selama ini kerap berhenti pada aksi demonstrasi menjadi masukan yang dapat dievaluasi pemerintah.

“Ketika Mas Wapres mau menerima mahasiswa, ini merupakan sebuah langkah berani dan mungkin belum pernah terjadi di negara ini. Mahasiswa berada di tengah hiruk-pikuk demonstrasi, kemudian Mas Wapres mampu menerima orang-orang yang memiliki semangat tersebut untuk berbicara, diajak berdialog, dan diserap aspirasinya. Saya pikir ini preseden yang bagus dan bisa menjadi sesuatu yang baik ke depan,” ujarnya.

Senada, pakar kebijakan publik dan dosen FISIP Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, menilai kehadiran mahasiswa dalam kunjungan kerja dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi terkait kebijakan pembangunan.

“Untuk mengatasi kesenjangan informasi, metode seperti ini bisa menjadi solusi agar mahasiswa juga mendapat informasi dari sisi upaya pemerintah dalam kebijakan pengelolaan lahan di Papua,” kata Kristian.

Kristian menambahkan bahwa kesempatan melihat kondisi lapangan secara langsung penting agar penilaian mahasiswa berdasar pengalaman dan berbagai sumber informasi, bukan hanya dari satu pihak.

“Saya rasa ini adalah upaya pemerintah untuk membuat mahasiswa bisa membandingkan antara informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dengan informasi versi pemerintah. Artinya, pemerintah mengupayakan ada proses keterbukaan dalam hal ini,” ujarnya.

Daftar Mahasiswa Pendamping

Dalam kunjungan kerja tersebut, Wapres mengajak lima perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk mendampingi kegiatan di lapangan. Mereka adalah:

  • Keletus Sakaro (Universitas Sanata Dharma)
  • Daffa Ulhaq (Universitas Indonesia)
  • Nolan Christoper Adam (Universitas Pelita Harapan)
  • Rapid Bena Matin (Universitas Jenderal Soedirman)
  • Salsabila Maulida (Institut Seni Budaya Indonesia)

Salah satu isu yang disuarakan sejumlah mahasiswa adalah penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi hal itu, Wapres memastikan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola program-program seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).